SEJARAH DTKS

Logo DTKS

Sobat mungkin pernah atau mulai sering mendengar tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau yang disebut DTKS ini. Terutama yang mengikuti perkembangan program-program bantuan sosial dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Ya, DTKS adalah sumber data utama yang dijadikan rujukan pelaksanaan program-program kesejahteraan sosial pemerintah saat ini. Dasar hukumnya adalah :

  1. UU No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin pasal 11 ayat 2 yang berbunyi “Data terpadu yang telah ditetap-kan Menteri menjadi dasar bagi Pemerintah dan Pemda untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan
  2. Permensos No 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pasal 12 – 25 tentang Penggunaan Data, yaitu “Data terpadu kesejahteraan sosial digunakan sebagai sumber data utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat“.

Pertanyaannya adalah, bagaimana ceritanya hingga DTKS dijadikan sumber data utama? Mari sejenak tengok sejarahnya ya Sobat!

Pembangunan satu basis data terpadu kesejahteraan sosial untuk penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan di Indonesia diawali dengan kegiatan Pendataan Sosial Ekonomi atau PSE pada tahun 2005. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan merupakan sensus kemiskinan pertama di Indonesia. Data Terpadu hasil PSE ini digunakan untuk menentukan target Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH yang menyasar Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dilaksanakan mulai tahun 2007. Pilot project dilaksanakan di 7 Provinsi dengan 500.000 RTSM. Selanjutnya setiap tiga tahun data tersebut diperbaharui dan disebut sebagai Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS).

Penggunaan istilah PPLS berlaku sejak 2008 hingga 2011, selanjutnya tahun 2015 berubah nama menjadi Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT). Pendataan yang dilakukan melalui PSE 2005 dan PPLS 2008 hanya mencakup Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (RTHM), sedangkan untuk tahun 2011 pendataannya meluas dan mencakup data rumah tangga yang lebih sejahtera. Data yang dikumpulkan dalam PPLS 2011 adalah data 40 persen rumah tangga menengah ke bawah, yang mengandung informasi lengkap nama dan alamat Rumah Tangga Sasaran (RTS). Data yang terkumpul kemudian diperingkat dengan menggunakan metode Proxy Means Test (PMT)oleh BPS dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Pada PPLS 2011 ada penambahan jumlah rumah tangga yang menjadi target pemutakhiran data karena daftar awal (prelist) PPLS 2011 memanfaatkan data hasil Sensus Penduduk 2010 sedangkan PPLS 2008 daftar awalnya berasal dari PSE 2005.

Pada tahun 2015, basis data terpadu hasil pendataan PPLS 2011 diperbarui oleh BPS melalui kegiatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT). Salah satu mekanisme PBDT 2015 ini adalah Forum Konsultasi Publik (FKP) yang merupakan penajaman PPLS 2011 untuk menghasilkan data yang lebih akurat. Data Terpadu hasil PBDT 2015 kemudian diolah oleh Tim Kelompok Kerja (Pokja) Data2 hingga mencapai 92.994.742 jiwa. Hasil pengolahan data ini diserahkan ke Kementerian Sosial (Kemensos) R.I melalui Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011.

Mulai tahun 2016 pengelolaan Data Terpadu berada di bawah Kemensos melalui Pusdatin Kesos. Tanggung jawab pemutakhiran Data Terpadu diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya BPS menyerahkan hasil PPLS tahun 2011 ke TNP2K untuk dijadikan Basis Data Terpadu. Basis Data ini digunakan untuk menentukan target berbagai program bantuan dan perlindungan sosial tahun 2012-2014. Dalam menentukan kategori Basis Data Terpadu, TNP2K menggunakan pendekatan relatif, yaitu dengan menggunakan kelompok desil (desil 1-4) sehingga bisa menentukan tingkat kemiskinan penduduk. Pengelompokan data ini membantu dalam menentukan segmen populasi terbawah yang layak mendapat bantuan.

Untuk menunjang integrasi dan pengelolaan data kemiskinan yang handal, maka pada tahun 2017 dibangunlah suatu sistem Informasi terpadu yang diberi nama Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG). Kemudian Data Terpadu ini diberi nama Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DT-PPFM dan OTMsesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Tahun 2019 Terjadi perubahan kebijakan nomenklatur data terpadu menjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dituangkan melalui Permensos nomor 5 tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Melalui peraturan ini, pengelolaan data terpadu diperluas bukan hanya mencakup fakir miskin dan orang tidak mampu yang tinggal di rumah tangga saja tetapi juga meliputi data kesejahteraan sosial lainnya seperti data penerima bantuan sosial, data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) baik yang tinggal di rumah tangga maupun di luar rumah tangga seperti Lembaga kesejahteraan Sosial, dan data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Selanjutnya peran pemutakhiran atau pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan menggunakan SIKS-NG.4

Saat ini, penetapan DTKS oleh Menteri Sosial dilakukan setiap 2 kali dalam satu tahun. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 360.1/KMK.07/2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 460-1750 Tahun 2020 tentang Dukungan Percepatan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan pada tanggal 28 Juli 2020, mulai bulan Agustus 2020 waktu penetapan data terpadu mengalami perubahan yaitu 2 kali dalam setahun pada bulan April dan Oktober.5

Keterangan :

  1. Proxy Mean Test adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi dimana informasi karakter rumah tangga atau individual berhubungan dengan tingkat kesejahteraan yang digunakan dalam algoritma formal untuk mewakili pendapatan, kesejahteraan atau kebutuhan rumah tangga.
  2. Tim Kelompok Kerja Data terdiri dari berbagai Kementerian/Lembaga berdasarkan Kepmensos 32/HUK/2016 tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.
  3. Istilah PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah pengganti dari PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) berdasar Permensos 5/2019.
  4. Sesuai amanat UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi DT-PFM dan OTM.
  5. BerikutadalahrincianSKMenteriSosialterkaitpenetapanDataDT-PFMdanOTM).
    • Tahun 2017 Kementerian Sosial telah menetapkan data terpadu sebanyak 2 kali melalui SK Menteri Sosial Nomor 57/HUK/2017 sebanyak 96.705.167 jiwa dan SK Menteri Sosial Nomor 163/HUK/2017 sebanyak 96.829.022 jiwa berbasis rumah tangga dan sebanyak 427.222 jiwa berbasis bukan rumah tangga.
    • Tahun 2018 satu kali penetapan melalui SK Menteri Sosial Nomor 71/HUK/2018 ditetapkan DT-PPFM dan OTMsebanyak 98.195.551 jiwa berbasis rumah tangga dan sebanyak 422.631 jiwa berbasis bukan rumah tangga.
    • Tahun 2019 dilakukan 3 kali penetapan melalui SK Menteri Sosial nomor 8/HUK/2019 sebanyak 99.359.312jiwa berbasis rumah tangga dan 509.041 jiwa berbasis bukan rumah tangga.SK Menteri Sosial nomor 84/HUK/2019 sebanyak 98.111.085 jiwa berbasis rumah tangga dan 582.931 jiwa berbasis bukan rumah tangga, dan SK Menteri Sosial nomor 133/HUK/2019 sebanyak 98.608.619 jiwa berbasis rumah tangga dan 615.646 jiwa berbasis bukan rumah tangga.

Sumber : BUKU PUTIH Reformasi Pengelolaan DTKS Kemensos RI 2020

Yogyakarta, April 2021

(admin)

Published by Sobat_MelayaniMrantasi

Tempat saling berbagi informasi, bertukar pikiran dan mengembangkan ide dalam rangka menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan kesejahteraan sosial terkini di masyarakat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: