KESALAHAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BANSOS

Masih segar dalam ingatan Sobat, ketika pandemi Covid-19 masih terbilang “baru” di Indonesia. Saat pemerintah pusat maupun daerah ramai-ramai melakukan refocusing anggaran untuk dialokasikan menjadi segala bentuk kegiatan penanganan Covid. Saat itulah bermunculan program Bansos Covid dari beberapa Kementerian yang bertajuk Jaring Pengaman Sosial. Mulai dari Kementerian Sosial dengan penambahan KPM PKH, Sembako maupun BST-nya, Kementerian Koperasi dan UMKM dengan BPUM-nya serta Kementerian Desa dengan BLT DD-nya. Menyusul kemudian PLN dengan subsidi listriknya, Kemendikbud dengan bantuan kuota pendidikan-nya serta Kemenaker dengan Prakerja-nya.

Program-program tersebut tentu disambut dengan antusiasme yang tinggi oleh masyarakat, mengingat kondisi keuangan yang sedang terpuruk karena usahanya berhenti beroperasi, dirumahkan atau di-PHK. Jika dalam kondisi normal bansos identik dengan fakir miskin, maka saat itu pakem tersebut tidak lagi berlaku. Terlebih setelah terbitnya Surat Edaran KPK RI No 11 Tahun 2020 yang memberikan kesempatan bagi masyarakat Non-DTKS (yang memenuhi kriteria tertentu) untuk memperoleh bansos karena masuk dalam kriteria terdampak pandemi Covid-19.

Dalam situasi ini para penebar hoax ikut meramaikan, dengan menyebarkan konten-konten seperti cara mendapatkan bantuan senilai Rp sekian juta perbulan blablabla, memelintir bahasa sedemikian rupa hingga tampilannya menyerupai iklan lowongan kerja yang menggiurkan. Entah hanya memanfaat situasi untuk mencari traffic kunjungan, cari follower atau apa. Akhirnya terbentuklah persepsi di masyarakat seolah siapapun boleh menerima bansos sebanyak-banyaknya dari segala sumber baik pemerintah pusat, provinsi, Kabupaten/Kota maupun Desa. Puncakny ditandai dengan munculnya pemberitaan di media tentang 3 pemda di Provinsi Jawa Barat yang hingga perlu turun tangan KPK untuk meluruskan persepsi warganya.

Berikut kami coba merangkumkan apa-apa saja persepsi yang keliru tersebut, dan seperti apa yang benar. Check it out yuk..!

SIKS-NG & SIKS-DROID

Logo SIKS-NG

Untuk menunjang integrasi dan pengelolaan data kemiskinan yang handal, maka pada tahun 2017 dibangunlah suatu sistem Informasi terpadu yang diberi nama Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG). Selain mengelola data rumah tangga miskin dan tidak mampu, SIKS-NG juga mengelola data Program Perlindungan Sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako (Program Beras Sejahtera/Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), serta data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)1. SIKS-NG terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan teknologi informasi dengan target semua data kemiskinan nasional dan daerah dapat terintegrasi secara sistematis dan diperbarui secara dinamis.

Salah satu fase keberhasilan program tergantung pada data yang akurat dan mudah diakses. Data itu hanya bisa diolah di sistem yang terintegrasi dan mampu mengikuti dinamika dalam penentuan sasaran. Aplikasi SIKS-NG merupakan sistem pengelolaan data yang dikembangkan oleh Pusdatin Kesos Kemensos. Dibangun mulai pertengahan tahun 2017, SIKS-NG mulai diperkenalkan pada Pemerintah Daerah (DInas Sosial) melalui bimbingan teknis (bimtek) secara nasional di Jakarta pada bulan Oktober 2017. Aplikasi ini dirilis dalam 2 platform yaitu SIKS-NG Offline versi 1.0 (berbasis desktop) dan SIKS-NG Online (berbasis Web). SIKS-NG Offline didistribusikan untuk digunakan dari level kabupaten/kota sampai ke level desa lengkap dengan data rumahtangga pada level wilayah tersebut. Sedangkan SIKS-NG Online memudahkan petugas lapangan mengirimkan data hasil kunjungan lapangan.. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pemerintah kabupaten/kota memeriksa hasil pemutakhiran data petugas lapangan dan mengesahkan usulan pemutakhiran data tersebut untuk dikirim ke Kementerian Sosial RI.

SIKS-NG telah mengalami beberapa kali penyempurnaan fungsi dan fitur maupun perbaikan kekurangan atau bugs berdasar masukan para pengguna.2 Lebih lanjut, tahun 2019 mulai diperkenalkan SIKS-NG dengan platform Android atau SIKS-Droid. Sistem ini memudahkan petugas pendata dalam melakukan verifikasi dan validasi data saat melakukan kunjungan rumah tangga dengan menggunakan ponsel pintar (smartphone) atau tablet tanpa harus mencetak di kertas daftar awal rumah tangga yang akan dikunjungi (prelist).

Logo SIKS-DROID

Pada SIKS-Droid terdapat fitur-fitur penting yaitu fitur pengambilan foto kondisi rumah seperti atap, lantai, dinding, identitas keluarga/rumah tangga serta fitur untuk merekam koordinat lokasi bumi (geographical coordinates) rumah tangga dan lama waktu wawancara (menit) secara otomatis. Fitur-fitur tambahan ini dapat membantu penjaminan kualitas data yang dikumpulkan oleh petugas di lapangan. Misalnya, petugas pemeriksa data (pengawas dan koordinator kecamatan) dapat memastikan NIK dan nama yang dientri oleh petugas di lapangan sama dengan yang tertera pada foto KTP atau kartu keluarga. Petugas lapangan “dipaksa” harus berkunjung langsung ke rumah tangga sasaran karena mereka harus mengambil foto dan koordinat lokasi bumi rumah tangga yang dikunjungi; hal ini dapat mencegah moral hazard petugas pendata yang melakukan pengisian data tanpa mengunjungi rumah tangga sasaran. Lebih jauh saat petugas berkunjung ke rumah tangga mereka harus melakukan wawancara sesuai prosedur yang telah ditetapkan karena lama waktu wawancara dicatat oleh sistem secara otomatis3.

esuksesan pengembangan sistem SIKS-NG dalam usaha pengentasan kemiskinan akhirnya memperoleh apresiasi nasional lewat penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik yang diterima Kementerian Sosial dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi. Di tahun yang sama, SIKS-NG mendapatkan sertifikat ISO 27001:20134 untuk kategori manajemen keamanan informasi.

Keterangan :

  1. Istilah PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah pengganti dari PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) berdasar Permensos 5/2019.
  2. Ketikatulisan ini dibuat, versi SIKS-NG offline yang digunakan adalah versi 2.5.0
  3. Jika lama waktu wawancara jauh lebih panjang atau jauh lebih pendek dibandingkan dengan waktu wawancara petugas lapangan lain di satu desa/kelurahan yang sama, maka petugas tersebut dapat diperiksa.
  4. ISO 27001:2013 adalah standar internasional yang diakui secara global untuk mengelola risiko terhadap keamanan informasi. Standar ini mengadopsi pendekatan proses untuk menetapkan, menerapkan, operasi, pemantauan, pengkajian, memelihara, dan meningkatkan keamanan informasi di Pusdatin Kesos Kementerian Sosial.
    Dengan menerapkan standar ISO 27001:2013, organisasi atau perusahaan dapat melindungi dan memelihara kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi dan untuk mengelola serta mengendalikan risiko keamanan informasi pada organisasi atau perusahaan

Sumber : BUKU PUTIH Reformasi Pengelolaan DTKS Kemensos RI 2020

Yogyakarta, April 2021

(admin)

SEJARAH DTKS

Logo DTKS

Sobat mungkin pernah atau mulai sering mendengar tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau yang disebut DTKS ini. Terutama yang mengikuti perkembangan program-program bantuan sosial dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Ya, DTKS adalah sumber data utama yang dijadikan rujukan pelaksanaan program-program kesejahteraan sosial pemerintah saat ini. Dasar hukumnya adalah :

  1. UU No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin pasal 11 ayat 2 yang berbunyi “Data terpadu yang telah ditetap-kan Menteri menjadi dasar bagi Pemerintah dan Pemda untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan
  2. Permensos No 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pasal 12 – 25 tentang Penggunaan Data, yaitu “Data terpadu kesejahteraan sosial digunakan sebagai sumber data utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat“.

Pertanyaannya adalah, bagaimana ceritanya hingga DTKS dijadikan sumber data utama? Mari sejenak tengok sejarahnya ya Sobat!

Pembangunan satu basis data terpadu kesejahteraan sosial untuk penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan di Indonesia diawali dengan kegiatan Pendataan Sosial Ekonomi atau PSE pada tahun 2005. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan merupakan sensus kemiskinan pertama di Indonesia. Data Terpadu hasil PSE ini digunakan untuk menentukan target Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH yang menyasar Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dilaksanakan mulai tahun 2007. Pilot project dilaksanakan di 7 Provinsi dengan 500.000 RTSM. Selanjutnya setiap tiga tahun data tersebut diperbaharui dan disebut sebagai Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS).

Penggunaan istilah PPLS berlaku sejak 2008 hingga 2011, selanjutnya tahun 2015 berubah nama menjadi Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT). Pendataan yang dilakukan melalui PSE 2005 dan PPLS 2008 hanya mencakup Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (RTHM), sedangkan untuk tahun 2011 pendataannya meluas dan mencakup data rumah tangga yang lebih sejahtera. Data yang dikumpulkan dalam PPLS 2011 adalah data 40 persen rumah tangga menengah ke bawah, yang mengandung informasi lengkap nama dan alamat Rumah Tangga Sasaran (RTS). Data yang terkumpul kemudian diperingkat dengan menggunakan metode Proxy Means Test (PMT)oleh BPS dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Pada PPLS 2011 ada penambahan jumlah rumah tangga yang menjadi target pemutakhiran data karena daftar awal (prelist) PPLS 2011 memanfaatkan data hasil Sensus Penduduk 2010 sedangkan PPLS 2008 daftar awalnya berasal dari PSE 2005.

Pada tahun 2015, basis data terpadu hasil pendataan PPLS 2011 diperbarui oleh BPS melalui kegiatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT). Salah satu mekanisme PBDT 2015 ini adalah Forum Konsultasi Publik (FKP) yang merupakan penajaman PPLS 2011 untuk menghasilkan data yang lebih akurat. Data Terpadu hasil PBDT 2015 kemudian diolah oleh Tim Kelompok Kerja (Pokja) Data2 hingga mencapai 92.994.742 jiwa. Hasil pengolahan data ini diserahkan ke Kementerian Sosial (Kemensos) R.I melalui Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011.

Mulai tahun 2016 pengelolaan Data Terpadu berada di bawah Kemensos melalui Pusdatin Kesos. Tanggung jawab pemutakhiran Data Terpadu diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya BPS menyerahkan hasil PPLS tahun 2011 ke TNP2K untuk dijadikan Basis Data Terpadu. Basis Data ini digunakan untuk menentukan target berbagai program bantuan dan perlindungan sosial tahun 2012-2014. Dalam menentukan kategori Basis Data Terpadu, TNP2K menggunakan pendekatan relatif, yaitu dengan menggunakan kelompok desil (desil 1-4) sehingga bisa menentukan tingkat kemiskinan penduduk. Pengelompokan data ini membantu dalam menentukan segmen populasi terbawah yang layak mendapat bantuan.

Untuk menunjang integrasi dan pengelolaan data kemiskinan yang handal, maka pada tahun 2017 dibangunlah suatu sistem Informasi terpadu yang diberi nama Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG). Kemudian Data Terpadu ini diberi nama Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DT-PPFM dan OTMsesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Tahun 2019 Terjadi perubahan kebijakan nomenklatur data terpadu menjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dituangkan melalui Permensos nomor 5 tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Melalui peraturan ini, pengelolaan data terpadu diperluas bukan hanya mencakup fakir miskin dan orang tidak mampu yang tinggal di rumah tangga saja tetapi juga meliputi data kesejahteraan sosial lainnya seperti data penerima bantuan sosial, data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) baik yang tinggal di rumah tangga maupun di luar rumah tangga seperti Lembaga kesejahteraan Sosial, dan data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Selanjutnya peran pemutakhiran atau pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan menggunakan SIKS-NG.4

Saat ini, penetapan DTKS oleh Menteri Sosial dilakukan setiap 2 kali dalam satu tahun. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 360.1/KMK.07/2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 460-1750 Tahun 2020 tentang Dukungan Percepatan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan pada tanggal 28 Juli 2020, mulai bulan Agustus 2020 waktu penetapan data terpadu mengalami perubahan yaitu 2 kali dalam setahun pada bulan April dan Oktober.5

Keterangan :

  1. Proxy Mean Test adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi dimana informasi karakter rumah tangga atau individual berhubungan dengan tingkat kesejahteraan yang digunakan dalam algoritma formal untuk mewakili pendapatan, kesejahteraan atau kebutuhan rumah tangga.
  2. Tim Kelompok Kerja Data terdiri dari berbagai Kementerian/Lembaga berdasarkan Kepmensos 32/HUK/2016 tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.
  3. Istilah PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah pengganti dari PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) berdasar Permensos 5/2019.
  4. Sesuai amanat UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi DT-PFM dan OTM.
  5. BerikutadalahrincianSKMenteriSosialterkaitpenetapanDataDT-PFMdanOTM).
    • Tahun 2017 Kementerian Sosial telah menetapkan data terpadu sebanyak 2 kali melalui SK Menteri Sosial Nomor 57/HUK/2017 sebanyak 96.705.167 jiwa dan SK Menteri Sosial Nomor 163/HUK/2017 sebanyak 96.829.022 jiwa berbasis rumah tangga dan sebanyak 427.222 jiwa berbasis bukan rumah tangga.
    • Tahun 2018 satu kali penetapan melalui SK Menteri Sosial Nomor 71/HUK/2018 ditetapkan DT-PPFM dan OTMsebanyak 98.195.551 jiwa berbasis rumah tangga dan sebanyak 422.631 jiwa berbasis bukan rumah tangga.
    • Tahun 2019 dilakukan 3 kali penetapan melalui SK Menteri Sosial nomor 8/HUK/2019 sebanyak 99.359.312jiwa berbasis rumah tangga dan 509.041 jiwa berbasis bukan rumah tangga.SK Menteri Sosial nomor 84/HUK/2019 sebanyak 98.111.085 jiwa berbasis rumah tangga dan 582.931 jiwa berbasis bukan rumah tangga, dan SK Menteri Sosial nomor 133/HUK/2019 sebanyak 98.608.619 jiwa berbasis rumah tangga dan 615.646 jiwa berbasis bukan rumah tangga.

Sumber : BUKU PUTIH Reformasi Pengelolaan DTKS Kemensos RI 2020

Yogyakarta, April 2021

(admin)

MENGAPA MELAYANI MRANTASI?

Cukup menggelitik bukan saat pertama kali mendengar sebutan “Sobat Melayani Mrantasi”. Kepanjangan memang. Nggak catchy. Susah disebut. Apalagi ya..?

Oke, singkatnya begini..
Melayani mrantasi sebenarnya adalah slogan milik Dinas Sosial DIY, yang memiliki makna yang cukup dalam. Dengan slogan ini, harapannya kehadiran DInas Sosial DIY dapat berkontribusi besar bagi penanganan permasalahan kesejahteraan sosial (Kesos) di wilayah DIY.


Namun demikian, mereka menyadari bahwa untuk mewujudkan Melayani Mrantasi tidak mungkin sendirian. Toh selama ini mereka juga tidak pernah sendirian, melainkan bermitra dengan berbagai lembaga lain baik pemerintah, swasta, dunia usaha maupunn masyarakat. 


Penyelenggaraan Kesos selama ini dilakukan dengan terlebih dahulu memetakan mana pemerlu dan mana potensi. Istilahnya adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Namun seiring berjalannya waktu, permasalahan Kesos yang terjadi semakin kompleks. Strategi pemberdayaan PSKS konvensional yang selama ini berjalan tidak lagi cukup untuk mengatasi tantangan saat ini. Yaitu krisis informasi.


Pertandanya adalah, jika dahulu sebagian besar pengaduan masuk secara tatap muka maupun panggilan telepon, maka saat ini pengaduan dan pertanyaan lebih banyak datang melalui kanal-kanal virtual. Puncaknya di masa pandemi, karena protokol kesehatan menganjurkan meminimalisir interaksi langung. Sesungguhnya itu merupakan salah satu potensi yang selama ini belum mereka kelola.


Oleh karena itu, saat ini Dinas Sosial DIY berupaya membuka diri kepada masyarakat untuk dapat bersinergi dengan lebih banyak orang yang peduli dan ingin berkontribusi.Karena kontribusi itu tidak selalu berupa uang, harta atau pemberian fisik lainnya. Ide, informasi, doa, dukungan dan kepercayaan pun bisa sangat kontributif.

Yogyakarta, Maret 2021

(admin)

Create your website with WordPress.com
Get started